Waduk Pluit (Antara/ Puspa Perwitasari)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa pembangunan bendungan raksasa atau giant seawall di pantai utara Jakarta mendesak dan perlu cepat dilakukan. "Ternyata, land subsiden lebih cepat gerakannya dibandingkan kenaikan permukaan air laut. Keduanya membuat genangan di pantai utara Jawa, temasuk Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 26 Januari 2011.
Menurut Fauzi Bowo, tanggul yang saat ini ada belum cukup mengatasi bencana banjir air pasang dengan baik. Diprediksi, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, DKI harus memiliki sistem penanggulan terbaru. Sebab sistem yang saat ini digunakan sudah tidak bisa diterapkan. "Untuk itu, diperlukan peninggian tanggul," katanya.
Ditegaskan Fauzi Bowo, sistem polder atau penampungan air, harus dibangun lebih ke depan, ke arah laut di wilayah itu. Sehingga kawasan di bawah permukaan air laut tidak akan tergenang. Sistem ini telah diterapkan di Belanda dan New Orleans, Amerika Serikat.
"Meski air laut tinggi, tetapi kawasan di bawah permukaan air laut tetap kering karena ada tanggul raksasa yang akan memompa air ke laut," jelasnya.
Sebenarnya hal itu sudah dilakukan secara bertahap dengan skala yang lebih kecil. Contohnya di Pluit, Ancol, dan bagian Jakarta yang sedang direklamasi. Namun, bendungan ini harus dibuat secara menyeluruh karena merupakan bagian dari desain master plan penanggulangan banjir di Jakarta.
Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu perusahaan anggota Konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) Sawarendro mengatakan, sejak Desember 2010 telah dilakukan penyusunan rencana strategi sebagai bagian kegiatan perencanaan pembangunan tanggul laut raksasa.
Diharapkan bulan Mei 2011, strategi ini sudah bisa dipaparkan untuk didiskusikan stakeholder yang bersangkutan seperti Bappenas, Departemen PU, Dinas PU dan Pemprov DKI Jakarta.
Terdapat empat pilihan tanggul laut yang mungkin bisa diterapkan, yaitu pembangunan tanggul laut diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi kecuali Tanjung Priok dan tanggul laut menghubungkan antar pulau di Kepulauan Seribu.
Pilihan pertama dinilainya merupakan pilihan yang paling mungkin dilakukan untuk dilaksanakan dalam 20 tahun ke depan.
"Menimbang opsi ini membutuhkan pembiayaan yang relatif kecil dan pelaksanaan bisa dilakukan dengan kontribusi sektor publik dan swasta," ujarnya.
